Tangkal Illegal Fishing, Kemenko Bidang Kemaritiman Gelar Rakor di Raja Ampat

Waisai, Kominfo_R4,  Illegal fishing selalu menjadi momok menakutkan di wilayah perairan nusantara. Bahkan kegiatan illegal fishing tidak saja merusak sumber daya perairan saat ini tetapi juga menghilang asa generasai masa depan bangsa, sebab sebagaimana diketahui  kekayaan perairan nusantara merupakan aset saat kini tetapi juga masa depan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritim melihat hal ini sebagai ancaman yang serius. Karena itu, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman terus melakukan sosialisasi tetapi juga melakukan langkah koordinasi untuk merapatkan baris dalam menghadapi dan menangkal semua tindakan illegal fishing yang merusak perairan nusantara sebagai lumbung hidup bagi anak cucu di masa depan.

Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan dengan memiliki luas periaran lebih besar dari daratan. Dimana 80 % dari total luas Raja Ampat merupakan wilayah perairan, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimina penting untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak dan pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah pengakapan secara destruktif atau illegal fishing.

Pemda Raja Ampat menyambut kegiatan tersebut, Wakil Bupati Raja, Manuel Piter Urbinas, S.Pi,M.Si menjelaskan pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini sebagi bentuk sinergitas dan koordinasi antara semua stakeholder dalam menjaga kedaulatan NKRI dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki khususnya sumber daya kelautan dan perikanan.

“Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten yang diberkahi dengan keindahan dan kekayaan dan perikanan yang kaya di Provinsi Papua Barat,” ujar Manuel Urbinas.

Dijelaskannya, untuk melindungi potensi tersebut pemda dan masyarakat Raja Ampat telah menetapkan beberapa wilayah sebagi kawasan konservasi perairan daerah. Juga terdapat kawasan konservasi adat serperti sasi untuk mencegah eksplotasi sumber daya alam secara berlebihan.

“Kami Akui juga bahwa praktik penangkapan ikan secara destruktif (pengunaan bahan peladak, Racun sianida) masih saja terjadi, Ini tantangan yang kami hadapi yakni kondisi geografis/topografi raja ampat yang  begitu luas ada 2013 pulau,” tambah Manu, sapaan Manuel P.Urbinas.

Terkaih hal tersebut, pemda dan masyarakat Raja Ampat memohon dukung kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong  perlindungan, pengawasan, keberlanjutan potensi kelautan dan perikanan Raja Ampat.

“Semoga rapat koordinasi ini terjalin sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal dan menjaga potensi sumber daya Indonesia, serta melahirkan kebijakan-kebijakan penting dalam membangun sektor kelautan perikanan untuk mengangkat kembali kejayaan maritim Indonesia,” tambah Manu.

Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan dengan memiliki luas periran lebih besar dari daratan yang kurang lebih mencapai 80 % dari total luas Raja Ampat, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimina penting untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak dan pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah pengakapan secara destruktif atau illegal fishing.

Rapat koordinasi yang dibuka Manuel P. Urbinas di Aula Bupati Raja Ampat, Jumat, 3 Agustus 2018 ini dihadiri  Wakil Bupati Wondama Dr. Drs Paulus Y. Indubri, MM,  Sekretaris Deputi Bidang Kordinasi Kedaulatan Drs. H. Dedy Miharja, M.Si, Asisten Deputi Bidang Ketahanan dan Keamanan Maritim Basilio D. Araujo, Perwakilan Bupati Manokwari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Jacobus Ayomi, M.Si, Komandan Gugus Tempur Laut Kaormada III Laksamana Pertama P. Rahmad Wahyudi, SE,  Direktur Polair Polda Papua Barat kmbespol Roy H.M. Sihombing, S.IK, Kepala Kantor Bea dan Cukai Papua Padmoyo Tri Wikanto, Para Nasumber, Pimpinan OPD Kabupaten Raja Ampat, Pejabat Eselon II III dan IV, Para Insan Pers, dan sejumlahg undangan lainnya.

Laporan. M. Yusup

Editor. Petrus Rabu

 

 

'