DPRD Raja Ampat Sahkan Perda LKPD Hasil Audit BPK TA.2017

Waisai_Kominfo R4, Setelah melewati proses beberapa kali persidangan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi Peraturan Daerah (Perda).  

Penetapan Perda Nomor: 188/6/SK-DPRD/VII/2018 tersebut berlangsung pada Agenda Sidang Paripurna Kedua Masa Sidang Kedua Dalam Rangka dan Pengesahan Perda LKPD Bupati Tahun Anggaran 2018 di  Ruang Rapat DPRD Kabupaten Raja Ampat,  Rabu, 01 Agustus 2018.

Rapat yang dipimpinan Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat, Rahmawati, S.IP dan didamping Wakil Ketua II, Yuliana Mansawan  ini dihardiri Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE,  Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, M.Si, Kapolres Raj Ampat, Perwira Penghubung Kodim, Komandan Pos Angkatan Laut, Anggota DRPD Kabupaten Raja Ampat,  Pejabat Eselon III dan IV, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Insan Pers, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan sejumlah tamu undangan.

Rahmawati saat membuka sidang menjelaskan tidak terbantahkan lagi jika yang paling bertanggungjwab atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah Gubernur,Bupati,Walikota. Pelaksanaan APBD pengwasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD, sehingga untuk menguraikan secara komprensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) atas LKPD.

Kendatipun demikian katanya, perlu dilakukan studi yang mendalam atas seluruh regulasi, kebijakan, rangkaian prosedur, peralatan (fasiltas) dan penyelengara pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

“Walaupun peraturan perundang-undangan telah memberikan wewenang ataupun hak penuh kepada BPK untuk menentukan opini atas penyajian LKPD, Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga sangat dipengaruhi oleh komitmen, kemampuan, kompetensi dan etika seseorang auditor BPK yang tentunya dapat pula dipertanyakan,” ujarnya.

Ia mengakyi Opini WTP atas LKPD kabupaten Raja Ampat sebagai upaya pembenahan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang dan sekaligus sebagai strategi penerapan standart akuntasi pemrintahan berbasis aktual sebagaimana diamanatkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2014 oleh seluruh sitem pelaporan keuangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

"Saya Mengucapkan terima kasih atas hasil kerja Pemerintah daerah yang sudah maksimal sambil berharap semoga kinerja yang baik ini dapat di pertahanka, ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang"

Sementara itu, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE mengatakan APBD disusun dan disahkan dalam bentuk peraturan daerah dan melalui proses yang panjang mulai dari penyusunan rencana kerja,  pembahasan, pelaksanaan sampai dengan pertangungjawabannya dilakuklan melalui siklus dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah daerah.

“Tahapan-Tahapan Penyusunan, pembahasan dan penetepan APBD meliputi pembicaraan pendahuluan pembahasan dan penetapan APBD laporan semester, pembahasan RAPBD perubahan dan pembahasan rangcangan peraturan daerah (PERDA) mengenai pertangungjawabannya APBD,” ujar Abdul Faris Umlati.

Dijelaskannya, Raperda LKPD yang kemudian dibahas dalam  rapat paripurna ini adalah mata rantai dari siklus APBD yang terpenting dalam  laporan pertangunggjawabnnya keuangan pemerintah daerah, juga salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan taransparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Saya minta kepada semua pihak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan taransparansi serta akuntabilatas dalam  pengelolaan anggaran, semua ini adalah dalam rangka pemenuhan cita-cita kita bersama yaitu terbentuknya suatu aparatur pemerintah yang bersih. tertib dan berwibawa akan mengantarkan kepada terwujudnya masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera,” ujar Abdul Faris Umlati, SE.

Rapat penetapan Perda LKPD Tahun Anggaran 2018 ini juga diwarnai dengan sejumlah pandangan fraksi-fraksi dewan. Dimana dalam pandangan tersebut, sejumlah fraksi di DPRD Raja Ampat memberikan masukan dan catatan terkait pengelolaan keuangan pemda Raja Ampat.

Rapat penetapan Perda LKPD Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2018 ini diakhirnya dengan penyerahan materi hasil sidang dari Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat, Rahmawati kepada Bupati Raja Ampat yang disaksikan anggota DPRD dan tamu undangan.

Laporan . M. Yusup

Editor. Petrus Rabu

'