DPRD Raja Ampat Bahas LKPJ Bupati TA 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat untuk beberapa hari kedepan akan memfokuskan diri membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2017. Kegiatan yang diagendakan dalam sidang Paripurna DPRD Raja Ampat tersebut dibuka dengan resmi, Rabu 23 Mei 2018 yang berlangsung di ruang rapat DPRD Raja Ampat.

Pembukaan rapat paripurna DPRD Raja Ampat ini dihadiri Bupati Raja Ampat  Abdul Faris Umlati, SE, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Kapolres Raja Ampat, Perwira Penghubung Kodim 1704 Sorong, Komandan POS Angkatan Laut Raja Ampat, Sekda Raja Ampat, Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemda Raja Ampat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Pimpinan Partai Politik di Raja Ampat.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE memberikan apresiasi kepada DPRD Raja Ampat atas terselenggaranya Sidang Paripurna LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2017.

"Saya menaruh perhatian, harapan dan keyakinan yang tinggi apabila sikap tersebut mampu kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin semua program pembagunan daerah akan bisa terlaksana dengan baik, dan Raja Ampat bisa lebih baik dan maju dimasa mendatang," kata AFU, sapaan Abdul Faris Umlati, SE. 

AFU juga tak lupa melambungkan syukur karena dirinya dapat memenuhi kewajiban sebagai Bupati untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun  Anggaran 2017 sebagaimana di amanatkan UU Nomor:  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut AFU dalam sambutannya mengatakan LKPJ Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan penyelengaraan pemerintahan dan pembagian daerah selama 1 (satu) tahun anggaran untuk disampaikan kepada DPRD, dimaksudkan sebagai salah satu media dalam upaya memelihara dan menguatkan hubungan Cheks and Balance antara Kepala daerah dengan DPRD. Baik dalam penyusnan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat (RKPD) dan pelaksanaan Rencana Pembayaran Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Raja Ampat.

Pada kesempatan itu, AFU juga memaparkan  target dan realisasi APBD Kabupaten Raja Ampat Tahaun anggaran 2017 setelah mengalami perubahan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2015 sebagai berikut:    

Pendapatan Daerah  (PAD) Rp 1.163.45.918.410,95,- mencapai 87,12 persen dari target yang di tetapkan sebesar  Rp 1.335.460.413.000,- dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sebesar Rp. 213.290.735.701,- dari target yang di tetapkan  sebesar Rp. 363.654.165.000,- atau 58.65 persen. pendapatan asli daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan alokasi khusus dana desa, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan pengahasilan guru PNSD. Adapun realisasi dan perimbangan sebesar (RP. 912.847.694.310,-) dari target dana perimbangan sebesar (Rp. 906.806.248.000,-) Kontribusi pendapatan dan perimbangan terhadap realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 100.67 Persen.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2017 di targetkan sebesar (Rp.65.000.000.000,-) sampai akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar  (Rp. 37.312.488.339.95,-) atau realisasi mencapai 57.40 persen.

Belanja Daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 2005,  Anggaran belanja daerah dam APBD Tahun anggaran 2017 secara keseluruhan  di targetkan sebesar (Rp. 1.176.679.249.000,-)sampai akhir tahun anggaran 2017 telah teralisasi sebesar (Rp. 1.026.836.814.976,60) atau 87,27 persen.

 Belanja Operasi:  dianggarkan sebesar (Rp. 812.513.817.050,) telah terealisasi sebesar (Rp. 742.388.234.441,-) atau 91,37 persen.

Belanja Modal di targetkan sebesar (Rp. 362.165.431.950,-) telah realisasi sebesar (Rp. 284.448.580.535,-) atau 78,54 persen.

Belanja tak terduga  ditargetkan sebesar Rp. 2 Milyar rupiah dan tidak teralisasi.

Belanja Tranfers bantuan keuangan di targetkan sebesar  (Rp. 190.337.202.000,-) dan telah terlealisasi (Rp. 149.033.043.599,-) atau 78.30 1 persen.

"Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa apapun hasil yang telah di capai pada periode tahun 2017, tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik antara ekskutif dan legeslatif. Oleh karena itu koreksi, saran, pendapat dan masukan bahkan kritikan akan menjadi motifasi dalam upaya meningkatkan kinerja  pemerintah daerah,” tegas AFU.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Yuliana Mansawan, SE menyampaikan DPRD akan membaca, menilai dan memberikan rekomendasi terhadap materi LKPj Bupati dari tiga aspek yakni desentralisasi, tugas pembantu dan tugas umum pemerintah merupakan matari penjabaran dari kebijakan.

Kepada anggota DPRD, Yuliana Mansawan, SE meminta untuk mempelajari, menganalisis dan membahas materi LPKJ tersebut serta berkordinasi dengan pihak eksekutif melalui panitia anggaran eksekutif sehingga pembahasan LKPJ tersebut dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan: Mohammad Yusup

Editor: Petrus Rabu

'