Gubernur Papua Barat Tunjuk  Pelaksana Tugas Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat

 

 

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan melalui Surat Keputusannya Nomor: 523/250/12/2017 menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Papua Barat. Sebagaimana diketahui bahwa  Kabupaten Raja Ampat memiliki kawasan konservasi perairan terbesar dan terluas di Papua Barat bahkan di Indonesaia. 

Setidaknya ada tujuh kawasan konservasi perairan yang telah memiliki payung hukum di Raja Ampat. Luasannya pun mencapai 1.2 juta hektar.  Ini merupakan luasan yang fantastis untuk ukuran daerah tingkat dua atau setara kabupaten di Indonesia. 

Keberadaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat selama ini dikelola oleh  Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat melalui Badan Layan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.   

Tetapi seiring dengan perubahan undangan-undang dan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi dan perairan maka managemen pengelolaan BLUD KKP Raja Ampat langsung ditangani Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.  

"Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan perikanan khususnya menyangkut kegiatan konservasi dan beberapa kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana amanat undang-undang diambilalih oleh provinsi melalui dinas keluatan dan perikanan," ujar Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan-Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Vedrek Alan Deda. 

Maka demi kesinambungan pngelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Raja Ampat tersebut Gubernur Dominggus Mandacan melalui Surat Keputusannya Nomor: 523/250/12/2017 mengangkat Safri selaku Pelaksana Tugas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat. Safri menggantikan pejabat lama, Adrian Kaiba. 

Terkait pergantian itu, Sekda Raja Ampat yang juga hadir dan menyaksikan acara serahterima antara pejabat lama dan pejabat baru tersebut menegaskan agar pejabat baru tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Raja Ampat terkait beberapa hal teknis menyangkut pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Raja Ampat. 

Yusuf Salim juga meminta agar pejabat baru harus mampu memberikan sosialisasi dan penjelasan sebaik mungkin kepada wisatawan terkait biaya jasa lingkungan untuk masuk  ke Raja Ampat sehingga wisata benar-benar paham terkait biaya jasa lingkungan dari kegiatan wisata di Raja Ampat. 

Kepada pejabat lama, Sekda Raja Ampat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasinya dalam memimpin BLUD KKP Raja Ampat selama ini. 

“Saya berharap baik pejabat lama maupun pejabat baru agar tetap menunjukkan semangat dan motivasi dalam pelayanan dan berkarya bagi perkembangan dan pembangunan Raja Ampat,” ujar Sekda Raja Ampat, Yusuf Salim, M.Si. 

Acara penunjukkan sekaligus serah terima jabatan ini dilaksanakan di Aula Bupati Raja Ampat, Rabu, 11 April 2018 dihadiri Asisten II Setda Raja Ampat, M.Umalelen, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat, Rio Bertolomeus Imbir, S.Pi, dan para pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah serta sejumlah ASN di Lingkungan Pemda Raja Ampat. By.Petrus Rabu

'