Papua Barat dan Aceh Gelar Workshop

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

 

Waisai_KominfoRajaAmpat.  Dua pemerintah provinsi yang berada di titik perbatasan nusantara yakni Papua Barat dan Nanggro Aceh Darusalam menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  yang berlangsung di Gedung Pari Convention Center Raja Ampat, Rabu, 11 April 2018. 

Workshop yang secara khusus membahas pengelolaan dana otsus tersebut dihadiri para pejabat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain Kasubdit Kresnadi Prabowo Mukti, Kepala Seksi Imam Mukhlis Affandi, Staf subdi Pintor Carlon D.S, juga pejabat Kementerian Dalam Negeri, Drs. Slamet Sudarso Kasubdit, Poltak Pakpahan. SH, Kasie Wilayah II., M. Fahriansyah, SE.Msi.Ak serta para pejabat dari Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan Pemerintahan Provinsi Nanggro Aceh Darusalam serta beberapa pimpinan OPD di Lingkungan Pemda Raja Ampat. 

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Yusuf Salim mengatakan dengan memutuskan Raja Ampat sebagai tempat pelaksanaan maka diharapkan workshop tersebut dapat membawa manfaat yang positif bagi pembangunan kedua provinsi tetapi juga Raja Ampat sebagai salah satu wilayah di Papua Barat.

Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang diwakili Asisten I Setda Papua Barat, Musa Kamudi, mengtatakan  sesuai dengan UU no 21Tahun 2017 UU no 35 Tahun 2015 menyatakan pemerintah Papua dan Papua Barat, menerima dana Otsus sebesar 2 % dari Dana Alokasi Umum dan Dana Tambahan Infaktrutur  dan setiap tahunnya berlaku selama 20 tahun. 

“Khusus di Provinsi Papua Barat sepanjang Tahun 2009-2017 menerima dana Otsus sebesar  Rp. 16 triliun lebih dari UPTI dan dana tambahan infaktrutur sebesar yang dialokasikan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan khususnya dibidang pendidikan, kesehatan,ekonimi kerakyatan, dan invaktruktur,” ujar Musa Kamudi.

“Sedangkan dana tambahan invaktruktur digunakan untuk meningkatkan infaktruktur dan koneksifitas hubungan antar daerah wilayah provinsi dan provinsi Papua Barat.  Tentu dana Otsus yang disalurkan jumlah tidak sedikit, namun apabila ditinjau dari kecukupan mengejar ketingkatan dan mahalnya biaya pembangunan di Papua Barat, tentunya besar dana ini dirasakan masih belum memadai,” tambahnya. 

Dijelaskannya di Papua Barat dana tersebut sudah berjalan selama tiga tahun tetapi pertanyaanya bagaimana dampak dana otsus pada pembangunan di Papua Barat. 

“Dari sisi implementasi pemanfatan dana yang telah disalurkan berdampak adanya peningkatan antar partisipasi sekolah, angka melek huruf, adanya peningkatakan infaktruktur dasar, kesehatan dan tenaga medis serta penurunan presentasi gizi walaupun masih tertinggal dari daerah lain di Indonesia,” jelasnya. 

Ditegaskannya, Pemerintah Propinsi Papua Barat diberikan kewenangan khusus memilih tugas dan tanggung jawab bersama untuk mempercepat peningkatan pembangunan kesejahteraan orang Non Papua dan Papua Asli.  

“Kami berkometmen agar selalu mendukung terwujudnya pembangunan yang baik khususnya melalui dana otonomi khusus yang di selenggarakan secara profesional sesuai ketentuan yang ditetapkqn dalam UU,” ujarnya.  

Peningkatan infaktruktur dan kesehatan dan tenaga medis serta penurunan walaupun masih tertinggal dari daerah di Indonesia. Sesuai amanah pasal 77 UU Nomor 21 tahun 2001 disebutkan bahwa pelaksanaan ini dievaluasi setiap tahun. 

Ia berharap worskop tersebut dapat meningkatkan pemahaman kemampuan dan implentasi dalam pengelolaan keuangan sumber otonomi khusus sesuai ketentuan yang berlaku.     

"Diharapkan kepada peserta agar serius mengikuti worskop ini dan dapat mengimplementasikan kepada masing masing.  

"Harapan saya dari otonomi khusus dapat di kelola dengam efektif, efesien dan sehingga memberi dampak yang positif untuk meningkat pembanguanan dan kesejahteraan orang Asli Papua di semua sektor,” harapnya.

Laporan: Imha Alwohit

Editor: Petrus Rabu

'