Waisai – 25/01/18, Untuk meningkatkan kedisiplinan para Aparatur Sipil Negera (ASN), Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan memberlakukan Presensi dan Tunjangan Kinerja (TKD) Online pada Tahun 2018. Untuk menyambut kebijakan baru ini maka Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi Presensi dan TKD Online. Sosialisasi yang dilaksanakan Aula BKD Raja Ampat, Rabu 24 Januari 2018 tersebut dihadiri para Kasubag/Kepala Sub Bagian Kepegawaian masing-masing Organisasi Pemerintah Daeraha (OPD) di Lingkungan Pemda Raja Ampat.

Terkait sosialisasi tersebut, Kepala BKD Raja Ampat melalui Kepala Bidang Data BKD Raja Ampat, Fadli Baadilla menjelaskan ada beberapa permasalahan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD atau yang sekarang dikenal dengan istilah Organisasi Pemerintah Daerah atau OPD yang akan di bahas pada sosialisasi yakni masalah jaringan internet, pelaralatan (mesin presensi) dan mekanisme penggunaan dan perawatan peralatan mesin presensi.

Dalam sosialisasi tersebut ditemukan permasalahan yang terjadi dibeberapa dinas seperti jaringan internet yang tidak berfungsi atau telah diputus secara sepihak oleh provider karena keterlambatan pembayaran ,sehingga hal ini menjadi bahan pertimbangan bahwa kedepannya oleh BKD untuk melakukan MoU dengan provider yang bisa menyiapkan akses data dan jaringan yang memadai tidak menjadi kendala pada penggunaan presensi online tersebut.

Sementara itu, terkait regulasi pembyaran Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD sedang dibahas pihak terkait sebelum perbup diterbitkan. Dan akan akan diatur sesuai dengan Perbup kemudian mengadakan sosialisasi tentang Prresnsi dan TKD online. Namun belum dipastikan waktunya kapan akan terealisasi. Untuk kehadiran bagi PNS masih diberikan toleransi hingga pukul 09.00 WIT. Tetapi jika Pegawai melewati waktu yang ditentukan makan dinyatakan tidak hadir atau alpa. Sementara itu sistem perhitungan dan pembayaran TKD Online menerapakan perhitungan 50%:50%, artinya pembayaran TKD itu dihitung dari 50% kehadiran dan 50% Kinerja.

Saat diterapkan, ASN di Raja Ampat akan melakukan uji coba selama 3 bulan untuk mengisi form kinerja, mengenai form kinerja ini adalah apa saja yang kita kerjakan disepanjang tahun,bulan dan hari serta kegiatan tambahan lainnya wajib diisi oleh setiap pegawai untuk dihitung nilai bobotnya berapa dan meningkatkan kedisiplinan pegawai. Pemerintah Daerah berharap output dari kebijakan ini, para pegawai atau ASN lebih fokus lagi meningkatkan produktifitas kerjanya dalam melayani masyarakat. (MC-R4)

'